JAKARTA, wartametropolitan.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) RI dalam rangka memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2).
Penandatanganan MoU itu disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kerja sama ini menjadi landasan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan warga Jakarta, terutama siswa. Ia menilai, program tersebut bukan hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai indikator pembangunan daerah.
Baca Juga:
“Karena bagaimanapun bagi Jakarta, apa yang dilakukan dengan Makan Bergizi Gratis ini dampaknya itu paling luar biasa dan signifikan,” kata Pramono.
Lebih lanjut, Pramono mengatakan bahwa program MBG juga berdampak pada indikator pertumbuhan ekonomi Jakarta yang saat ini mencapai 5,21 persen, di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen.
Tidak hanya itu, Pramono juga menilai adanya perbaikan indikator dalam pemenuhan gizi anak melalui program ini, termasuk penurunan angka stunting, kemiskinan, dan peningkatan lapangan kerja.
Baca Juga:
“Tetapi yang paling menggembirakan buat saya pribadi adalah indikator yang menyangkut tentang yang berkaitan dengan gizi menunjukkan perbaikan,” kata dia.
Program Makan Bergizi Gratis ini melengkapi jaring pengaman sosial yang sudah ada di Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat. Program-program tersebut dinilainya memberikan kontribusi signifikan dalam penurunan gini rasio di Jakarta.
“Sekolahnya ditanggung oleh Pemerintah DKI, kemudian masih ada insentif lainnya, hal yang menyangkut gizi tadi dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional,” ucap Pramono.
Baca Juga:
Terkait pengelolaan rantai pasok yang menjadi salah satu kesepakatan MoU, Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan menjamin ketersediaan bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan BGN.
“Dirut-Dirut BUMD dan juga Dirut yang berkaitan dengan ekonomi, agar yang pertama supply chain atau rantai pasok yang berkaitan dengan kebutuhan Badan Gizi ini dikelola dengan baik,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengapresiasi Pemprov DKI atas dukungannya sehingga program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan baik di Jakarta. Ia menyebut, dari target 804 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus dibangun, kini sudah ada 475 SPPG yang telah beroperasi. Sedangkan 566 unit lainnya masih dalam tahap persiapan.
Baca Juga:
“Saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan cepat selesai karena seluruh infrastruktur di Jakarta sangat mudah dijangkau dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” kata Dadan.
Dalam kesepakatan kerja sama ini, Dadan pun menyoroti masalah rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan operasional SPPG serta menjaga stabilitas harga pangan.
“Oleh sebab itu, salah satu poin di dalam kesepahaman itu adalah bagaimana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, termasuk dari sisi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis dan juga secara umum untuk masyarakat Jakarta,” ucap dia.
Baca Juga:
