JAKARTA, wartametropolitan.com – Mobile Training Unit (MTU) menjadi langkah strategi percepatan serapan tenaga kerja di Ibu Kota. Program pelatihan bergerak ini dinilai mampu menjawab tingginya kebutuhan keterampilan kerja tanpa membebani masyarakat untuk datang ke lokasi pelatihan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong optimalisasi MTU. Dia mengatakan konsep MTU memungkinkan pelatihan vokasi dilakukan dengan sistem jemput bola. Warga tidak lagi harus mendatangi balai latihan, melainkan fasilitas pelatihan yang hadir langsung ke lingkungan mereka.
“Semacam Mobile Training Unit. Tidak perlu datang ke sana, mobilnya yang datang ke sini untuk memudahkan,” kata Khoirudin.
Baca Juga:
Dijelakskannya, daya tampung Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) saat ini belum memadai. Dalam satu lokasi PPKD saja, jumlah pendaftar bisa menembus lebih dari 5.000 orang. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pelatihan kerja, namun belum diimbangi dengan kapasitas sarana dan prasarana.
“Itu belum lagi di seluruh DKI Jakarta. Mestinya ada perbaikan sarana di seluruh Jakarta. Kalau kapasitasnya tidak pernah ditingkatkan, jumlah peserta tidak akan bertambah dan pengangguran tidak akan berkurang,” katanya.
Khoirudin menekankan, pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahun menjadi tantangan tersendiri. Lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi terus bertambah, sehingga program pelatihan harus mampu berpacu dengan peningkatan jumlah pencari kerja.
Baca Juga:
“Kita harus adu cepat antara pelatihan yang kita lakukan agar mereka bisa diserap di dunia kerja dengan angkatan kerja baru yang terus tumbuh setelah lulus sekolah atau kuliah,” ucapnya.
Dalam jangka pendek, pelatihan tetap menjadi instrumen utama untuk menekan angka pengangguran. Namun, ia menilai pelaksanaannya perlu diperluas melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta.
“Jangka pendeknya adalah pelatihan. Pelatihannya bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, asal ada kebijakan dan perintah dari Gubernur. Ini juga hasil audiensi berkali-kali. Ada keterbatasan birokrasi yang harus kita tembus, dan hari ini saya selesaikan melalui rapat pimpinan,” jelasnya.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti postur anggaran yang dianggap belum sepenuhnya menyasar kebutuhan riil para pencari kerja. Karena itu, pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan program pelatihan.
Sebagai langkah konkret, Khoirudin berencana menghadirkan pelatihan berbasis kewirausahaan seperti barista dan pembuatan roti melalui konsep food truck pelatihan. Program ini terbuka bagi masyarakat yang ingin merintis usaha kafe atau bisnis kuliner.
“Nanti saya juga akan mengundang food truck barista dan pelatihan pembuatan roti. Kita adakan di sini agar siapa pun yang ingin belajar keterampilan membuka usaha barista atau kafe bisa ikut. Terbuka untuk umum,” katanya.
Baca Juga:
Selain mendorong kewirausahaan lokal, ia juga menyinggung peluang kerja di Jepang yang masih membutuhkan sekitar 15.000 tenaga kerja. Namun, pengiriman tenaga kerja dari wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Timur, dinilai belum optimal.
Menurutnya, tanggung jawab penyediaan lapangan kerja tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga sektor swasta.
“Penyedia tenaga kerja bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta. Kalau swasta saja bisa menyerap banyak, kenapa pemerintah tidak,” ucap dia.
Baca Juga:
