
JAKARTA, wartametropolitan.com – Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menggelar pembahasan sejumlah program pendidikan dalam rapat Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Agenda tersebut menitikberatkan pada penguatan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta kelanjutan program sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki mengatakan bahwa Disdik memaparkan rencana program pendidikan yang akan dilanjutkan pada 2026. Beberapa di antaranya mencakup perluasan sekolah swasta yang bergabung dalam program sekolah gratis, penataan tenaga pendidik berstatus ASN maupun PPPK, serta penguatan program bantuan pendidikan seperti KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Tadi dipaparkan kelanjutan program 2026, kemudian penambahan sekolah gratis swasta, penataan guru ASN dan PPPK, serta program-program seperti KJP dan lainnya,” ujar Subki pada Senin (4/3).
Dijelaskannya lebih lanjut, pada 2026 jumlah sekolah swasta yang ditargetkan masuk dalam program sekolah gratis sebanyak 105 sekolah. Meski ada dua sekolah yang mengundurkan diri, Komisi E meminta Disdik segera mencari pengganti agar kuota tetap terpenuhi dan anggaran dapat terserap optimal.
“Tahun 2026 itu 105 sekolah. Memang ada dua yang mundur, tapi kita sudah minta dicarikan pengganti supaya tetap 105 dan anggarannya terserap,” tutur dia.
Subki melanjutkan, program sekolah gratis tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Sementara itu, untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) belum termasuk dalam cakupan program.
Melalui pembahasan Pra RKPD ini, Komisi E berharap program pendidikan yang direncanakan ke depan semakin tepat sasaran dan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Jakarta.
“Program sekolah gratis baru SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB,” ucap dia.





