JAKARTA, wartametropolitan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana melalui Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta penanganan kebencanaan tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga pada kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Menurut Pramono, informasi mengenai potensi maupun kejadian bencana harus disampaikan secara tepat waktu agar masyarakat dapat segera mengambil langkah yang diperlukan.
“Salah satu hal yang perlu dilakukan koordinasi adalah bagaimana informasi itu tentang kebencanaan bisa diterima oleh publik dalam waktu yang tepat, cepat, tetapi akurat,” kata Pramono.
Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko serta dampak bencana di Jakarta. Sinergi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas hingga masyarakat.
Baca Juga:
Pramono juga mengingatkan pengalaman Jakarta dalam menghadapi sejumlah kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak kebencanaan.
Salah satunya ketika Jakarta menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemprov DKI saat itu melakukan penyampaian informasi secara cepat sekaligus merespons dampak abu vulkanik yang masuk ke wilayah Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI pernah menghadapi kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk meningkatkan peluang turunnya hujan.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk menekan risiko kebakaran, khususnya di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Tambora dan Cakung.
Pramono mengatakan ancaman bencana perlu mendapat perhatian serius karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api. Ia merujuk pada laporan Oxford University mengenai tingginya ancaman bencana bagi negara-negara yang berada di kawasan tersebut.
Baca Juga:
Selain kesiapan sebelum dan ketika bencana berlangsung, ia menilai tahap pascabencana juga membutuhkan perhatian. Penanganan setelah bencana dapat memerlukan sumber daya dalam jumlah besar sehingga kesiapan pemerintah perlu dibangun sejak awal.
“Sekali lagi saya meminta kepada jajaran BPBD betul-betul tanggap terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini,” kata Pramono.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai sektor.
Rakorda juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas Jakarta sebagai kota global sekaligus mendorong tata kelola kebencanaan yang inklusif.
“Melalui rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, penanganan pemenuhan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum,” ucap dia.
Baca Juga:
Rapat koordinasi tersebut diikuti 110 peserta secara luring dan 319 peserta secara daring. Peserta terdiri atas para lurah dan camat dari berbagai wilayah di DKI Jakarta.
Dengan keterlibatan unsur kewilayahan tersebut, koordinasi penanggulangan bencana diharapkan dapat berjalan lebih terpadu, mulai dari kesiapan informasi, evakuasi, logistik, infrastruktur hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
