JAKARTA, wartametropolitan.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam menekan pengeluaran daerah dengan membatasi perjalanan dinas serta mengurangi biaya operasional kendaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ terkait transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut, kepala daerah diminta melakukan efisiensi, termasuk mengurangi perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan dinas.
Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI akan menjalankan arahan tersebut secara serius sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
“Untuk apa yang menjadi permintaan Mendagri mengenai efisiensi yang dilakukan di masing-masing daerah atau Provinsi Jakarta salah satunya, kami tentunya akan melakukan,” ujar Pramono.
Dia menegaskan, seluruh perjalanan dinas kini akan diawasi secara ketat. Setiap kegiatan yang memerlukan persetujuan gubernur akan diperiksa secara detail untuk memastikan manfaatnya bagi pembangunan Jakarta.
Baca Juga:
“Untuk perjalanan dinas, kebetulan kalau yang harus mendapatkan persetujuan gubernur secara langsung, pasti saya lihat satu per satu. Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan,” kata dia.
Selain pembatasan perjalanan dinas, Pemprov DKI juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN sebagai bagian dari strategi efisiensi. Dalam aturan tersebut, ASN yang bekerja dari rumah tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi.
“Kalau dia mau naik transportasi umum apa pun bagi ASN di Jakarta mereka gratis. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan itu,” tutur dia.
Di sisi lain, Pramono menyebut pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan pendapatan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Berbagai program kreatif dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi.
“Kami melakukan kreativitas berbagai hal yang kemudian Alhamdulillah pada triwulan pertama kemarin, pendapatan pajak kami bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan target yang ada,” ucap Pramono.
Baca Juga:
Melalui langkah ini, Pemprov DKI Jakarta berharap efisiensi anggaran dapat berjalan optimal tanpa menghambat pelayanan publik maupun pembangunan di ibu kota.
