
JAKARTA, wartametropolitan.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menanggapi temuan manipulasi laporan masyarakat dalam aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana mengumpulkan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta pegawai terkait dalam forum town hall yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh sekaligus peringatan keras terhadap praktik penyimpangan dalam penanganan aduan warga.
Dalam pertemuan tersebut, Pramono menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak yang terbukti memanipulasi laporan atau pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.
“Saya akan menyampaikan dan memberikan, memperingatkan kepada siapa pun yang akan melakukan itu sekali lagi, kami tidak akan memberikan maaf. Jadi langsung kami berhentikan,” kata Pramono Anung, belum lama ini.
Dijelaskannya bahwa kasus manipulasi tindak lanjut laporan warga di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur beberapa waktu lalu, bukan yang pertama kalinya. Hal ini, kata dia, menunjukan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat.
“Kasus di Kalisari itu ternyata bukan kasus yang pertama kali dan yang melakukan adalah orang yang sama. Artinya kontrol yang tidak baik, baik itu apakah dari Lurah yang bertanggung jawab, Kasi Pemerintahan dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan, menyerahkan sepenuhnya kepada PPSU,” tutur Pramono.
Menindaklanjuti kasus tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun telah menonaktifkan Lurah Kalisari serta jajaran terkait lainnya yang terlibat berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat.
Pramono menegaskan, tindakan penyimpangan penanganan pengaduan tersebut mencoreng wajah Jakarta dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov DKI.
“Kami memberikan hukuman yang akan dikeluarkan oleh Inspektorat karena ini adalah wajah Jakarta, ini adalah kepercayaan tentang Jakarta. Kami mengambil tindakan tegas dan untuk itu tidak boleh terulang kembali,” ujar dia.
Meski demikian, Pramono menyebut bahwa kasus ini tidak berdampak pada penurunan laporan masyarakat melalui aplikasi JAKI. Ia memastikan, Pemprov DKI terus melakukan pemantauan layanan aduan setiap harinya.
“Laporan warga ke JAKI tidak turun, karena JAKI itu kita pantau per setiap hari,” ucap Pramono.




