JAKARTA, wartametropolitan.com – Membangun kota pintar atau smart city tidak cukup hanya dengan menghadirkan banyak aplikasi dan teknologi canggih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai keberhasilan transformasi digital justru ditentukan oleh seberapa besar teknologi tersebut mampu menyelesaikan persoalan warga.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan penerapan smart city di Jakarta bertumpu pada tiga siklus utama, yakni lead, transform, dan impact.
Ketiga tahapan tersebut menjadi kerangka agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada pengadaan sistem digital, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dalam pelayanan publik.
Menurut Marulina, kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan, serta integrasi data menjadi fondasi penting dalam menjalankan transformasi digital. Tanpa kesiapan tersebut, teknologi berpotensi berjalan secara terpisah di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang paling penting adalah bagaimana organisasi atau lembaga atau bidang OPD-nya itu siap untuk membuat teknologi ini benar-benar berdampak dan menjadi bagian dari pelayanan publik,” ujar Marulina.
Baca Juga:
Marulina menekankan bahwa ukuran keberhasilan sebuah kota pintar bukan terletak pada seberapa banyak teknologi atau aplikasi yang dimiliki pemerintah. Hal yang jauh lebih penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Teknologi, menurut dia, harus ditempatkan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan perkotaan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi simbol modernisasi pemerintahan, tetapi mampu membuat layanan publik lebih sederhana dan mudah diakses.
“Smart city itu tentang bagaimana teknologi itu memang bisa membantu masalah-masalah yang ada di masyarakat, bisa menjawab seluruh persoalan kota, dan membuat kehidupan masyarakat bisa lebih simpel,” tutur dia.
Tahapan pembangunan kota pintar juga perlu diawali dengan kepemimpinan yang memahami kebutuhan masyarakat dan mempunyai arah pembangunan yang jelas. Setelah itu, teknologi berfungsi sebagai enabler untuk mempercepat proses perubahan hingga menghasilkan dampak yang dapat dirasakan warga.
Pemprov DKI Jakarta telah memanfaatkan berbagai teknologi untuk membaca kondisi kota dan merespons kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui media monitoring dan social public listening yang digunakan untuk memantau isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Baca Juga:
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga mulai digunakan untuk membantu proses analisis serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Di sisi pemantauan perkotaan, Jakarta Smart Eye mengintegrasikan hampir 12.000 kamera CCTV. Sistem tersebut digunakan untuk membantu pemerintah melihat kondisi serta pergerakan yang terjadi di berbagai kawasan Jakarta.
Pemanfaatan teknologi juga diperluas melalui penyediaan akses internet publik. Saat ini, Wi-Fi gratis telah tersedia di hampir 3.000 titik ruang publik di Jakarta.
Digitalisasi pelayanan publik juga dilakukan melalui aplikasi JAKI. Platform tersebut telah mengintegrasikan 101 aplikasi dan layanan pemerintah sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan melalui satu ekosistem digital.
JAKI juga dilengkapi fitur Cepat Respon Masyarakat (CRM). Melalui fitur tersebut, pemerintah menerima sekitar 800 aduan masyarakat setiap hari untuk kemudian diteruskan kepada OPD yang berwenang menindaklanjutinya.
Baca Juga:
Rangkaian inovasi digital tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, akuntabel, dan efisien. Di saat yang sama, teknologi juga diharapkan membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Jakarta pun membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
“Jakarta selalu siap untuk menjadi etalase bagi seluruh pemerintah daerah lainnya dan juga siap berkolaborasi dengan Komdigi,” ucap dia.
