JAKARTA, wartametropolitan.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan komitmennya untuk menjaga program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD memastikan alokasi dana untuk sektor tersebut tetap menjadi prioritas.
Suhud mengatakan DPRD DKI akan mengoptimalkan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ketiga fungsi tersebut akan dijalankan secara selaras dengan Pemprov DKI Jakarta guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Dalam bidang legislasi, DPRD berkomitmen mendorong lahirnya berbagai peraturan daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan ibu kota.
“Sejumlah perda yang dihasilkan sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta dan juga oleh eksekutif dalam menjalankan fungsinya serta pelaksanaan pembangunan di Jakarta,” kata Suhud.
Pada aspek pengawasan, DPRD DKI juga terus mengawal kebijakan Pemprov DKI. Berbagai masukan dan kritik yang disampaikan anggota dewan diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
Baca Juga:
“Nah, itulah kolaborasi yang dimaksud. Artinya, tupoksi dari dewan ini berjalan,” ujarnya.
Soal penganggaran, Suhud menegaskan, pihaknya memastikan program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), subsidi pangan, hingga program pengendalian banjir harus tetap berjalan meski Pemprov DKI tengah melakukan efisiensi anggaran.
Menurutnya, langkah efisiensi tidak boleh menyentuh anggaran yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan tidak ada pemotongan atau pengurangan anggaran yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat,” tutur dia.
Suhud optimistis sinergi antara DPRD dan Pemprov DKI akan semakin kuat. Ia menyebut, komunikasi yang baik dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung merupakan modal penting untuk menyampaikan masukan hingga evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.
Baca Juga:
Selain itu, Suhud juga mendorong Pemprov DKI mengembangkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing agar Jakarta tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan konvensional. Menurutnya, masih banyak potensi pendanaan yang dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Ia berharap, langkah tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan Jakarta tetap berjalan optimal tanpa mengurangi program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Masih banyak potensi pendanaan yang bisa dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Ini perlu didorong agar menjadi sumber pemasukan baru bagi Jakarta,” ucap dia.
