JAKARTA, wartametropolitan.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk memperkuat kualitas layanan publik di ibu kota. Teknologi tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam sesi Urban Talks bertajuk AI in The System: Enhancing the Quality of Jakarta’s Public Services yang berlangsung di Teater Besar Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival 2026.
Diskusi menghadirkan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi, serta Government Affairs Director Microsoft Indonesia Widya Listyowulan.
Sebagai kota dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa dan menjadi pusat aktivitas kawasan metropolitan, Jakarta menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. Berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, hingga layanan administrasi membutuhkan sistem yang mampu bekerja lebih cepat dan efisien.
Dalam forum tersebut, Marulina Dewi menjelaskan bahwa tantangan utama Jakarta saat ini bukan lagi pada ketersediaan data, melainkan bagaimana memastikan data yang dimiliki berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.
Baca Juga:
Menurutnya, kesiapan Jakarta menuju era AI dibangun melalui lima pilar utama, yakni kualitas data, integrasi sistem, infrastruktur digital yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta tata kelola yang baik.
Dengan dukungan fondasi tersebut, teknologi AI dinilai mampu membantu pemerintah mempercepat proses analisis data, memetakan kebutuhan masyarakat, hingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi.
Meski demikian, Marulina menegaskan bahwa teknologi tidak akan menggantikan peran manusia dalam pemerintahan.
“AI harus menjadi alat yang memperkuat kualitas analisis, mempercepat pelayanan, dan mendukung lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Namun, penggerak utama pelayanan publik tetap ASN,” kata Marulina.
Ia menambahkan, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara menjadi aspek penting dalam transformasi digital yang tengah dijalankan Pemprov DKI. ASN perlu dibekali kemampuan literasi data, pemahaman teknologi digital, serta keterampilan menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab.
Baca Juga:
Sementara itu, Chico Hakim menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Menurutnya, teknologi dapat mempercepat proses pelayanan, namun kepercayaan publik tetap dibangun melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang mudah dipahami.
“Ketika masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah, partisipasi dan kolaborasi akan tumbuh. Di situlah teknologi dan komunikasi harus berjalan beriringan,” ucap Chico.
Melalui penguatan fondasi AI dan peningkatan kapasitas aparatur, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif sekaligus mampu menjawab kebutuhan warga secara cepat dan tepat di masa depan.
Baca Juga:
