BALIKPAPAN, wartametropolitan.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberi apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja unggul dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengurangan stunting, hingga penanganan pengangguran.
Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di Platinum Hotel and Convention Hall, Selasa (5/5).
Dalam sambutannya, Tito menegaskan pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, kondisi inflasi nasional saat ini berada dalam situasi yang baik.
“Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang Alhamdulillah sekarang di angka 2,42 persen, itu one of the best,” kata Tito.
Selain inflasi, Tito juga menekankan pentingnya penanganan pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, pengangguran merupakan salah satu masalah dasar di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius.
Baca Juga:
“Ada survei menyatakan bahwa yang menjadi persoalan masyarakat nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40 persen masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” tutur dia.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga mendorong pemberian insentif sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang berprestasi. Dalam konteks tersebut, BSKDN turut mengambil peran strategis dalam mendukung penguatan kebijakan berbasis kinerja daerah serta mendorong lahirnya praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi oleh daerah lain.
Sejalan dengan itu, Mendagri menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dalam menentukan daerah yang akan diberikan insentif fiskal. Upaya ini dilakukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut. “Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi, saya instruksi sampaikan (insentif fiskal) berikan secara objektif karena sekali ini dimain-mainkan akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” ujar Mendagri.
Melalui kegiatan apresiasi ini, Mendagri berharap dapat tercipta motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Apresiasi ini harus menjadi atensi untuk memacu Bapak/Ibu untuk berprestasi menciptakan iklim kompetitif, baik dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran, hingga peningkatan creative financing,” ucap dia.
Sementara itu, pelaksanaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan juga menegaskan komitmen BSKDN sebagai unsur pendukung perumusan strategi kebijakan dalam negeri untuk terus memperkuat ekosistem pembinaan pemerintah daerah berbasis capaian, inovasi, dan kolaborasi. Melalui forum seperti ini, BSKDN mendorong agar keberhasilan daerah tidak hanya diapresiasi, tetapi juga menjadi referensi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya.
Baca Juga:
Sebagai informasi, berikut daftar daerah penerima apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Kalimantan:
Pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, apresiasi diberikan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Lamandau, Kota Banjarbaru, dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada kategori Entrepreneur Government/Creative Financing, apresiasi diberikan kepada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Samarinda, dan Provinsi Kalimantan Barat.
Pada kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, apresiasi diberikan kepada Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Utara, Kota Palangka Raya, Kota Bontang, dan Provinsi Kalimantan Utara.
Pada kategori Pengendalian Inflasi, apresiasi diberikan kepada Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, dan Provinsi Kalimantan Barat.
