JAKARTA, wartametropolitan.com – Data kependudukan dinilai menjadi fondasi penting dalam penataan Jakarta. Karena itu, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat pengelolaan serta pemutakhiran data warga secara berkala.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, akurasi data penduduk dibutuhkan agar berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan, dapat diberikan kepada warga yang memang berhak.
Menurut dia, pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan warga yang masuk dalam kelompok desil prioritas tetap memperoleh haknya, sementara mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
“Makanya perlu updating setiap saat. Bantalan sosial kita sangat besar,” kata Inggard.
Di sisi lain, Inggard mengingatkan pemerintah agar kebijakan bantuan sosial tidak justru menjadi magnet bagi masyarakat dari luar daerah untuk datang ke Jakarta. Menurutnya, pertumbuhan penduduk perlu diimbangi dengan pengelolaan data yang tertib agar warga yang telah lama menetap di ibu kota tetap memperoleh haknya.
Baca Juga:
“Jangan sampai ini jadi arus urbanisasi. Jangan sampai orang penduduk asli Jakarta malah enggak kebagian. Orang-orang datang berbondong-bondong masuk ke Jakarta, tapi kita terus membiayai ini,” tutur dia.
Persoalan data kependudukan juga dinilai berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Inggard meminta keberadaan penduduk harus sesuai dengan data administrasi kependudukan, termasuk data KTP, untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam proses pemungutan suara.
“Jangan sampai KTP-KTP digunakan sebagai alat pencoblos yang artinya tidak ada orangnya. Kan jomplang, Pak. Jadi, menimbulkan money politics juga,” ujarnya.
Karena memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor pemerintahan, Inggard menilai Dukcapil tidak boleh dipandang sebagai sekadar pengelola administrasi penduduk. Basis data yang akurat dinilai dapat menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kebijakan di Jakarta.
“Pintu masuk daripada seluruh kegiatan yang ada di Jakarta adalah Dukcapil. Harapan kami, Komisi A, Dukcapil ini jangan dianggap enteng. Masalah bank datanya apa semuanya harus jelas,” ucap dia.
Baca Juga:
Penguatan Dukcapil dengan demikian menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan berdasarkan data yang aktual. Validitas tersebut tidak hanya menentukan ketepatan penyaluran bantuan, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan.
