
JAKARTA, wartametropolitan.com – DPRD DKI mengapreasiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak cepat mengantisipasi potensi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, mulai penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga penyemprotan air di sejumlah ruas jalan untuk membantu mengurangi paparan abu di udara.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano mengatakan pemerintah telah mengambil langkah lebih awal ketika menghadapi kondisi yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
“Saya mengapresiasi respons cepat Pemprov DKI. Dalam situasi seperti ini, prinsipnya sederhana, jangan tunggu warga terdampak, pemerintah harus hadir lebih dulu,” kata Wibi.
Sejumlah upaya telah dijalankan Pemprov DKI, termasuk mengoperasikan water mist serta mengerahkan puluhan armada pemadam kebakaran dan armada taman untuk menyemprotkan air di jalan-jalan protokol. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Wibi menilai rangkaian tindakan tersebut merupakan bentuk pencegahan yang diperlukan untuk menekan risiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Penerapan PJJ juga dinilai dapat mengurangi aktivitas masyarakat, khususnya pelajar, di luar ruangan selama kondisi belum sepenuhnya aman.
Meski demikian, DPRD DKI meminta penanganan tidak dilakukan sebatas respons awal. Pemprov diminta terus memantau kualitas udara dan menjadikan perkembangan data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan berikutnya.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Wibi meminta Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan masker serta kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya keluhan akibat paparan abu vulkanik.
“Dinas Kesehatan juga harus memastikan masker tersedia dan mudah diakses masyarakat, terutama kelompok rentan. Seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan juga harus siap 24 jam menangani keluhan akibat paparan abu vulkanik,” katanya.
Selain ketersediaan perlindungan dasar, kesiapan sistem layanan darurat juga menjadi perhatian. Wibi mendorong agar fasilitas kesehatan dan layanan Jakarta Siaga 112 dapat berfungsi secara optimal sehingga warga yang mengalami gangguan kesehatan bisa memperoleh pertolongan dengan cepat.
Menurut dia, kecepatan penanganan menjadi penting karena dampak abu vulkanik dapat dirasakan masyarakat dengan tingkat kerentanan yang berbeda. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan kesiapan petugas di lapangan perlu dipastikan selama kondisi masih berpotensi mengganggu kualitas udara.
Wibi juga menyoroti persoalan lain yang muncul di tengah situasi tersebut, yakni kenaikan harga masker. Ia meminta Dinas PPKUKM bersama perangkat terkait melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga masker agar kebutuhan masyarakat tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan secara berlebihan.
“Kalau ada permainan harga atau penimbunan, harus ditindak tegas. Intinya, keselamatan dan kesehatan warga Jakarta harus nomor satu. Jangan panik, tapi pemerintah juga jangan lengah,” ucap dia.





