JAKARTA, wartametropolitan.com – Kenaikan harga masker dikeluhkan di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. DPRD DKI pun meminta Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan kebutuhan perlindungan pernapasan tersebut tetap tersedia dengan harga yang wajar.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap peredaran masker di pasaran. Pemantauan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kelangkaan sekaligus mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali.
“Terkait adanya keluhan kenaikan harga masker, saya kira ini harus menjadi perhatian serius. Saya mendorong Dinas PPKUKM bersama instansi terkait melakukan pemantauan harga dan ketersediaan masker di pasaran,” ujar Rany.
Menurut Rany, kebutuhan masker menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi kondisi udara yang berpotensi terpengaruh sebaran abu vulkanik. Karena itu, situasi darurat tidak boleh menjadi celah bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan secara berlebihan.
“Jangan sampai situasi bencana atau kondisi darurat justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mengambil keuntungan berlebihan,” tegasnya.
Baca Juga:
Selain menjaga harga tetap terkendali, Pemprov DKI juga diminta memastikan jenis dan jumlah masker yang dibutuhkan masyarakat tersedia di berbagai titik penjualan. Akses yang mudah menjadi penting agar warga, terutama mereka yang harus beraktivitas di luar rumah, tidak kesulitan mendapatkan perlindungan.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan masker karena stok terbatas,” ucapnya.
Rany turut meminta penguatan kesiapan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari mitigasi dampak abu vulkanik. Rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, obat-obatan, serta ruang pelayanan perlu dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya warga yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya.
“Layanan Jakarta Siaga 112 dan fasilitas kesehatan terdekat juga harus benar-benar responsif,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga diminta tidak panik. Warga disarankan mengutamakan informasi dari pemerintah, memakai masker ketika berada di luar rumah, serta mengurangi aktivitas yang tidak mendesak di ruang terbuka.
Baca Juga:
“Pesan saya kepada masyarakat, tetap tenang tetapi jangan lengah. Ikuti informasi resmi pemerintah, gunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah, kurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan kesehatan,” tuturnya.
Rany juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemprov DKI Jakarta dalam merespons potensi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sejumlah kebijakan, seperti penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pengoperasian water mist, imbauan penggunaan masker, serta pembatasan aktivitas di luar ruangan dinilai menjadi bentuk pencegahan untuk melindungi warga.
“Menurut saya, langkah cepat Pemprov DKI dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau patut diapresiasi. Kebijakan PJJ, pengoperasian water mist, imbauan penggunaan masker serta pembatasan aktivitas di luar ruangan merupakan langkah preventif yang penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga,” jelasnya.
Menurut Rany, terdeteksinya abu vulkanik hingga Jakarta membuat pemerintah dan masyarakat perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan PJJ juga dipandang bukan sebagai penghentian kegiatan pendidikan, melainkan bentuk penyesuaian agar proses belajar tetap berjalan tanpa meningkatkan risiko paparan udara yang kurang baik bagi anak-anak.
Ia menilai respons pemerintah perlu terus dilanjutkan secara terukur dan tidak hanya dilakukan ketika kondisi mulai memburuk. Koordinasi lintas instansi juga menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat mengikuti perkembangan situasi di lapangan.
Baca Juga:
“Dari DPRD, kami tentu mendorong agar respons cepat ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi diikuti dengan kesiapsiagaan yang terukur. Koordinasi antara Pemprov, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BMKG dan instansi terkait harus terus dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan,” ucap dia.
